You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ahok Tolak Jakarta Disebut Kota Tak Ramah Anak
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Ahok Tolak Jakarta Disebut Kota Tak Ramah Anak

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak jika Ibu Kota disebut sebagai kota tidak ramah anak.

Kalau standar aman tergantung. Kalau daerah kumuh nggak aman, mereka terkadang main di kontainer

"Kalau standar aman tergantung. Kalau daerah kumuh nggak aman, mereka terkadang main di kontainer," kata Basuki di Balaikota, Kamis (23/7).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, tidak semua anak yang ada di Jakarta berdomisili di Ibu Kota. "Kayak yang di Monas ada beberapa anak kita bawa tapi mereka nggak mau juga, itu anak-anak itu banyak dari Bogor lho," ujarnya.

September, 3 RPTRA Dibangun di Jaksel

Pemprov DKI, lanjut Basuki, hingga saat ini terus berupaya mengakomodir kepentingan anak seperti kesehatan dan pendidikan.

Untuk sektor pendidikan, Pemprov DKI menyatakan tengah mengusulkan pemberian diskon untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak sekolah di Ibu Kota.

"Kita mau bawa 489 ribu anak untuk belanja perlengkapan sekolah di pameran, jadi dia dapat diskon langsung dari penerbit. Ada 489 ribu anak pemegang KJP," tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga memiliki program andalan yakni pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). "Bangunnya gampang, pemetaan itu yang lama. Penyediaan RPTRA ini bertujuan setiap anak di Jakarta memiliki tempat bermain," ungkapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1179 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye841 personBudhi Firmansyah Surapati